1.
Latar Belakang
Daya tarik Indonesia
akan sumber daya alam dan rempah-rempah membuat bangsa-bangsa Eropa
berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Sebelum merdeka setidaknya
ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, diantaranya adalah Portugis, Belanda,
Inggris, dan Jepang.
Pada masa penjajahan Portugis,
perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dikarenakan waktu
Portugis menjajah tidaklah lama disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk
menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat diberlakukan kebijakan. Perekonomian
Indonesia pada masa penjajahan masih sangat terpuruk karena di sebabkan oleh
antara lain, terjadinya inflasi yang tinggi, adanya blokade Belanda agar
perdagangan luar negeri Indonesia tertutup, kas negara kosong, serta
eksploitasi besar-besaran oleh penjajah Belanda.
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir
kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan
sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena Indonesia
yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada
pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia.
Politik keuangan yang berlaku di
Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia
bahkan untuk menghancurkan ekonomi nasional. Belanda masih tetap tidak mau
mengakui kemerdeaan Indonesia dan masih terus melakukan pergolakan politik yang
menghambat langkah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi.
2.
Perekonomian Zaman Penjajahan
Menurut
sejarah, sejarah perekonomian Indonesia
mencatat bahwa ditahun 1830 terjadi kebangkrutan yang dialami oleh pemerintah
penjajah akibat dari Perang Diponegoro tahun 1825 – 1930 yang merupakan perang
terbesar di tanah Jawa dan juga Perang Paderi tahun 1821 – 1837 di Sumatera
Barat. Kemudian Jendral Van den Bosch selaku Gubernur saat itu memperoleh izin
untuk menerapkan Sistem Tanam Paksa atau yang disebut dengan Cultuur Stelsel
yang memiliki tujuan utama untuk menutupi defisit dari besarnya anggaran
pemerintah serta untuk mengumpulkan kembali kas pemerintahan yang habis
terpakai. Di masa tanam paksa ini pemerintah sekaligus yang menetapkan
harganya. Akibatnya matinya perkembangan sistem pasar yang bebas. Hasil sistem
Tanam Paksa ini berhasil meningkatkan sejumlah komoditi pertanian hingga dapat
dieskpor ke Eropa, sehingga semakin tinggi penghasilan yang didapat oleh
pemerintahan Belanda saat itu namun upah yang diberikan kepada kaum petani
tidak seimbang dibanding tenaga dan jerih payah yang mereka keluarkan di masa sistem
tanam paksa tersebut.
Belanda yang saat itu menganut paham
Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda
melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde
Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk
menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi
perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris).
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :
a. Hak mencetak uang
b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
c. Hak menyatakan perang dan damai
d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja.
Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC.
Bagi
masyarakat pribumi, sudah tentu cultuurstelstel amat memeras keringat dan darah
mereka, apalagi aturan kerja rodi juga masih diberlakukan. Namun segi
positifnya adalah, mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas
ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi
uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Bagi pemerintah
Belanda, ini berarti bahwa masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor
yang mereka datangkan ke Hindia Belanda. Dan ini juga merubah cara hidup
masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah
penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.
Jelasnya, dengan menerapkan cultuurstelstel, pemerintah Belanda membuktikan teori sewa tanah dari mazhab klasik, yaitu bahwa sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah. Namun disini, pemerintah Belanda hanya menerima sewanya saja, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk menggarap tanah yang kian lama kian besar. Biaya yang kian besar itu meningkatkan penderitaan rakyat, sesuai teori nilai lebih (Karl Marx), bahwa nilai leih ini meningkatkan kesejahteraan Belanda sebagai kapitalis.
Sistem
Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal).
Adanya
desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga
pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk
mengubah kebijakan ekonominya. Dibuatlah peraturan-peraturan agraria yang baru,
yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk
jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak
boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik,
antara lain terlihat pada :
1.
Keberadaan pemerintah Hindia
Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta
sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap
tanah.
2.
Prinsip keuntungan absolut : Bila
di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan,
maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor
produksi ke tempat tersebut.
3.
Laissez faire laissez passer,
perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda
masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya. Pada
akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi,
tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada
umumnya tidak diperlakukan layak.
Pada
masa pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah
militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya,
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat.
Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan,
karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak
jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor
macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan
impor.
Seperti
ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh
pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai
memenangkan perang Pasifik.
3.
Pengertian Inflasi
Berikut ini adalah beberapa pengertian inflasi.
a.
Nanga
Inflasi adalah suatu
gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus.
Kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktusaja tidaklah dapat
dikatakan sebagai inflasi.
b.
Rahardja
Inflasi
adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan
terus-menerus.Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut
inflasi, tetapi jika kenaikan meluas
kepada sebagian besar harga barang-barang maka hal ini disebut inflasi.
c.
Eachern
Inflasi adalah kenaikan
terus-menerus dalam rata-rata tingkat harga. Jika tingkat harga berfluktuasi,
bulan ini naik dan bulan depan turun, setiap
adanya kenaikan kerja tidak berarti sebagai inflasi.
d.
Sukirno
Inflasi adalah suatu
proses kenaikan harga-harga yang berlaku
dalam suatu
perekonomian.
e.
BPS
(Badan Pusat Statistik )
Inflasi sebagai salah satu
indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan
harga barang dan jasasecara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen.
Dengan demikian angka inflasi sangat
mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain
juga mempengaruhi besarnya produksi barang.
Inflasi adalah suatu
gejala naiknya harga secara terus-menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah
barang. Kenaikan yang sifatnya sementara tidak dikatakan inflasi dan kenaikan
harga terhadap satu jenis komoditi juga tidak dikatakan inflasi.
4.
Inflasi Zaman Penjajahan
Inflasi
tersebut terjadi disebabakan karena :
•
Beredarnya
mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan
Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum
uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).
•
Beredarnya
mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang
berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya
mencapai 2,3 milyar.
•
Repubik
Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak
dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.
•
Beredarnya
tiga mata uang dari luar ialah De Javasche Bank, Hindia Belanda, dan
Jepang.
•
Kondisi
diperparah dengan kedatangan NICA yang mengedarkan uang NICA pada 6 Maret 1946.
Inflasi terjadi
karena di satu sisi tidak terkendalinya peredaran uang yang dikeluarkan
pemerintah Jepang di sisi lain ketersediaan barang menipis bahkan langka di
beberapa daerah. Kelangkaan ini terjadi akibat adanya blokade ekonomi oleh
Belanda. Uang Jepang yang beredar sangat tinggi sedangkan kemampuan ekonomi
untuk menyerap uang tersebut masih sangat rendah.
5.
Dampak Inflasi
Era
modern ini, dampak positif inflasi yang rendah dapat
meningkatkan pendapatan nasional dan membuat minat orang untuk menabung lebih
tinggi. Inflasi yang stabil membuat perencaan keuangan masyarakat lebih baik,
daya beli menjangkau, kebutuhan hidup terpenuhi, investasi lancar karena
penanaman modal tidak bersifat spekulatif, kredit tidak macet. Jika dampak
positif inflasi sering terjadi, dalam jangka panjang akan menyebabkan
pendapatan riil masyarakat tetap stabil, standar hidup lebih baik; lebih
sejahtera. Bagi dunia usaha perdagangan, laporan keuangan perusahaan bernilai
positif. Sementara, neraca keuangan negara tetap stabil. Sebaliknya, jika
dampak dari inflasi itu parah dimana pada saat itu terjadi inflasi tak
terkendali (hiperinflasi), dapat menurunkan perekonomian masyarakat yang secara
luas menjadi penyebab lesunya pertumbuhan ekonomi negara.
Sementara
zaman penjajahan, kelompok yang
paling menderita adalah para petani sebab pada masa pendudukan Jepang petani
merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang, sementara
nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.
6.
Solusi Inflasi
Untuk
mengurangi adanya inflasi, pemerintah mengambil kebijakan :
1.
Sampai
pada akhirnya pemerintah Indonesia mengeluarkan ORI (Oeang Rakyat Indonesia)
pada tanggal Oktober 1946 sebagai pengganti mata uang Jepang serta usaha untuk
mengatasi inflasi.
2.
Mengatur
nilai tukar ORI dengan valuta asing
3.
Dikeluarkannya
kebijakan penukaran uang yaitu 100 yen (mata uang jepang) dengan Rp.1 (mata
uang ORI)
4.
Mendirikan
BRI dan BNI
7.
Pengertian Deflasi
Dalam
ekonomi,
deflasi adalah suatu periode
dimana harga-harga secara umum jatuh dan nilai uang bertambah. Deflasi adalah
kebalikan dari inflasi.
Bila inflasi terjadi akibat banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat,
maka deflasi terjadi karena kurangnya jumlah uang yang beredar. Salah satu cara
menanggulangi deflasi adalah dengan menurunkan tingkat suku bunga.
8.
Terjadinya Deflasi
Secara umum, deflasi disebabkan harga
barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja
mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh.
Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral
deflasi (deflationary spiral). Dari sisi investasi, deflasi juga
mengakibatkan melesunya investasi di sektor riil maupun di lantai bursa.
Akibatnya ini akan menambah berat kelesuan ekonomi dikarenakan tidak ada lagi
aktivitas bisnis yang berjalan. Deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga
disuatu negara menjadi nol persen. Lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga
pinjaman di bank. Ini memang merupakan langkah paliatif untuk mencegah
masyarakat menyimpan uangnya di bank yang dapat membuat peredaran uang semakin
kecil.
Masa penjajahan Jepang,
terjadi deflasi karena menurunnya
persediaan uang di masyarakat akibat
dari tidak berlakunya uang jepang dan digantikannya dengan uang ORI. Selain itu
dengan digantikannya uang tersebut menyebabkan menurunnya permintaan akan
barang dan membuat meningkatnya permintaan akan uang.
Kesimpulan
Perekonomian
Indonesia pada zaman penjajahan terbagi atas Kolonial Belanda, Sistem Ekonomi
Pintu Terbuka (Liberal), masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang
mengalami inflasi. Inflasi tersebut disebabkan oleh Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam
jumlah yang tak terkendali, beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan
oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya
operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai 2,3 milyar, Repubik Indonesia
sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat
menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku,
beredarnya tiga mata uang dari
luar ialah De Javasche Bank, Hindia Belanda, dan Jepang. Dan kondisi diperparah
dengan kedatangan NICA yang mengedarkan uang NICA pada 6 Maret 1946.
Selain itu Masa penjajahan Jepang
terjadi deflasi karena menurunnya
persediaan uang di masyarakat
akibat dari tidak berlakunya uang jepang dan digantikannya dengan uang ORI. Serta digantikannya uang
tersebut menyebabkan menurunnya permintaan akan barang dan membuat meningkatnya
permintaan akan uang.
DAFTAR PUSTAKA
http://genius.smpn1mgl.sch.id/file.php/1/ANIMASI/ekonomi%20dan%20Sosial/INFLASI/materi03.html
http://belajarforex.com/artikel-fundamental/deflasi-manis-dan-pahitnya.html
